Jakarta, CNN Indonesia —
Kuasa hukum Prabowo-Gibran, Hotman Paris tak terima kemenangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024 hendak dibatalkan lewat pesan moral oleh Profesor Filsafat STF Driyarkara Franz Magnis Suseno di sidang Mahkamah Konstitusi (MK).
Ia pun meledek dengan dihadirkan Romo Magnis sebagai ahli oleh kuasa hukum Ganjar-Mahfud pada lanjutan sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Selasa (2/4).
“Hari ini semakin lucu lagi, kemarin saya sudah tertawa terpingkal-pingkal sekarang jauh lebih parah lagi, parah banget. Masa 90 juta suara lebih dari Prabowo mau dibatalkan dengan kesaksian pesan moral dari Romo,” kata Hotman.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Hotman menyebut perkara ini merupakan permasalahan hukum, bukan permasalahan pesan moral. Ia mengaku aneh dengan tim hukum Ganjar-Mahfud.
Selain itu, ia juga mengaku aneh kala kubu Ganjar-Mahfud membawa psikolog sebagai ahli. Hotman mengaku heran bagaimana bisa pandangan psikolog itu hendak membatalkan kemenangan Prabowo-Gibran.
“Masuk di akal enggak sih? gue pusing dengarnya, ini praktek hukum yang mana coba?” ucap dia.
Filsuf Franz Magnis Suseno atau Romo Magnis dihadirkan sebagai ahli oleh tim 03 Ganjar-Mahfud dalam sidang sengketa PHPU di MK, Selasa (2/4). Ia membeberkan daftar pelanggaran etika yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi) dalam Pilpres 2024.
Romo Magnis menyebut sedikitnya ada lima pelanggaran yang dilakukan oleh Jokowi yakni pendaftaran Gibran Rakabuming Raka sebagai cawapres, keberpihakan Presiden Joko Widodo dalam Pilpres 2024 dengan menggunakan kekuasaan untuk memberi petunjuk pada ASN, polisi, militer dan lain-lain. Nepotisme juga pembagian bantuan sosial serta manipulasi dalam pemilu.
Kubu Ganjar-Mahfud dan Anies-Muhaimin menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK. Keduanya tak terima atas hasil yang memenangkan Prabowo-Gibran.
Dalam gugatannya, kedua kubu itu mendalilkan sejumlah dugaan kecurangan yang dilakukan oleh sang pemenang serta kekuasaan yang dituding menyokong mereka.
Salah satu yang disorot ialah dugaan penyalahgunaan kekuasaan sebagai upaya pemenangan, semisal bombardir paket bansos jelang hari pemungutan suara.
Menurutnya, pembagian paket bansos yang melimpah jelang hari pemungutan suara itu merupakan praktek politik gentong babi oleh Presiden Joko Widodo.
(mnf/isn)