Jakarta, CNN Indonesia —
Hakim konstitusi Arief Hidayat bertanya kepada Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengenai ‘penugasan presiden’ dalam sidang lanjutan Perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU), Jumat (5/4).
Arief menanyakan hal tersebut menindaklanjuti kecurigaan cawe-cawe presiden dalam Pilpres 2024 sebagaimana didalilkan para pemohon.
“Ketiga, saya membaca keterangan bapak Menko PMK, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan presiden. Apa sih yang dimaksud penugasan presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena presiden cawe-cawe itu?” tanya hakim Arief di dalam sidang.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Karena kalau saya membaca sebetulnya agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk presiden itu akan menugaskan apa ya ada di situ. Tapi, kok ada frasa yang khusus ‘penugasan presiden’?” lanjut dia.
Muhadjir menjelaskan kata ‘penugasan’ dimaksud sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 35 Tahun 2020 tentang Kemenko PMK. Ia menjelaskan makna di balik kata ‘penugasan’ tersebut adalah dalam kapasitas dirinya sebagai Menko PMK, bukan dalam hal lain.
“Kami tidak bisa memberikan definisi secara tepat tetapi sebagai contoh saja di samping kami melaksanakan tupoksi (tugas pokok dan fungsi) yang sudah ada di dalam Perpres, kami juga melaksanakan tugas-tugas di luar tupoksi kami,” terang Muhadjir.
Ia menuturkan biasanya tugas-tugas tersebut berkaitan dengan lintas sektoral. Ia mencontohkan soal mudik.
“Penanganan mudik itu tidak bisa didefinisikan urusannya siapa. Atas kondisi seperti itu, presiden bisa saja menunjuk salah satu menko untuk ditugasi melakukan koordinasi. Karena itu yang kami koordinasikan Yang Mulia sebagian besar malah justru bukan menteri yang di dalam koordinasi kami menurut Perpres 35 tadi,” tutur Muhadjir
“Misalnya Kapolri, Menteri Perhubungan, Menteri PUPR, Menteri Perdagangan. Menteri yang di bawah koordinasi saya cuma satu saja yaitu Menteri Agama. Ini kami mendapatkan surat penugasan,” imbuhnya.
Ia juga memberi contoh tugas lain saat mewakili presiden mengisi upacara atau acara tertentu.
“Di situ saya mewakili beliau untuk menyampaikan pokok-pokok pikiran. Biasanya itu ada dari kepresidenan yang saya tinggal membaca, tetapi kadang-kadang kami diberikan kewenangan penuh untuk menyampaikan apa yang sudah ada pada kami,” terang Muhadjir.
“Pernahkan ada tugas-tugas yang agak aneh gitu?” tanya hakim Arief.
“Saya mohon maaf kurang tahu apa yang dimaksud aneh,” jawab Muhadjir.
“Aneh itu di luar tupoksi,” jelas hakim Arief.
“Setahu saya tidak ada,” kata Muhadjir.
Selain Muhadjir, MK pada sidang sengketa Pilpres 2024 hari ini juga menghadirkan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini.
(ryn/kid)