Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Hadi Tjahjanto mengungkapkan data mayoritas pengaduan masyarakat (Dumas) yang ditujukan langsung ke Kantor Kemenko Polhukam terkait persoalan agraria di pelbagai daerah.
“Kalau saya lihat, Dumas yang ada di Kemenko Polhukam hampir 50 persen bahkan lebih adalah permasalahan agraria, permasalahan pertanahan, permasalahan sengketa tumpang tindih, permasalahan semua,” kata Hadi dalam acara Halalbihalal di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Kamis (18/4).
Hadi memastikan Kemenko Polhukam terus berupaya menyelesaikan pelbagai persoalan mengenai agraria tersebut.
Ia kemudian mengungkit sempat menjabat sebagai Menteri Agraria dan Tata Ruang selama lebih dari setahun, sejak Juni 2022 hingga Februari 2024.
Karenanya, ia berharap pengalamannya dapat mengatasi persoalan agraria tersebut.
“Bagi saya cukup bisa membantu menyelesaikan permasalahan. Walaupun saya harus menambah ilmu-ilmu lain terutama ilmu HTN, Hukum Tata Negara. Mari kita buka masing-masing untuk menyelesaikan permasalahan yang selalu disampaikan oleh masyarakat,” kata dia.
Di sisi lain, Hadi menyinggung Kemenko Polhukam memiliki tugas untuk menjaga supaya aspek politik, hukum dan keamanan semuanya stabil. Jika tiga aspek itu berhasil distabilkan, ia mengatakan tugas Kemenko Polhukam dinyatakan berhasil.
“Dengan kita melaksanakan koordinasi dengan K/L maka tugas kita dinyatakan sukses dan berhasil, berkat kerja sama saling mengisi karena kita menjaga satu sama lain untuk bisa sukseskan tugas kita tugas sangat berat,” kata dia.
(rzr/DAL)