Jakarta, CNN Indonesia —
Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengaku masih menunggu panggilan resmi dari Mahkamah Konstitusi (MK) untuk hadir memberikan keterangannya di sidang perselisihan hasil Pemilu 2024.
“Keputusannya nanti kalau memang ada panggilan,” kata Muhadjir kepada CNNIndonesia.com, Selasa (2/4).
Muhadjir mengaku sampai saat ini belum mendapatkan undangan resmi dari MK untuk jadi saksi di sidang tersebut.
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
“Belum,” lanjutnya singkat.
MK akan memanggil empat menteri sebagai saksi dalam sidang sengketa hasil Pilpres 2024 pada Jumat 5 April mendatang.
Keempat menteri itu yakni Menko PMK Muhadjir Effendy, Menko Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Sosial Tri Rismaharini. Selain empat menteri itu, MK juga akan memanggil pihak Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP).
Ketua MK Suhartoyo pun menegaskan keputusan pengikutsertaan lima pihak itu tidak ada kaitannya dengan keberpihakan MK terhadap para pemohon yakni kubu 01 Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud.
“Jadi lima yang dikategorikan penting didengar oleh mahkamah ini bukan berarti mahkamah mengakomodir permohonan pemohon 1 maupun 2,” kata Suhartoyo
“Pihak-pihak ini dipandang penting untuk didengar di persidangan yang mudah-mudahan bisa didengar di hari Jumat tanggal 5,” tambah dia.
Pemanggilan menteri-menteri Jokowi awalnya disuarakan Kuasa hukum Anies-Muhaimin (AMIN) Ari Yusuf Amir dalam sidang perdana pekan lalu.
Ari meminta MK untuk menghadirkan empat menteri sebagai saksi dalam sidang perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) atau sengketa Pilpres 2024.
Empat menteri yang dimaksud, yakni Menteri Keuangan Sri Mulyani, Menteri Sosial Tri Rismaharini, Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan serta Menko Perekonomian Airlangga Hartarto.
Sidang sengketa hasil Pilpres 2024 ini diajukan oleh pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar (AMIN) dan Ganjar Pranowo-Mahfud MD.
Pada permohonan gugatannya mereka pada intinya tak menerima kemenangan pasangan Prabowo-Gibran di Pilpres 2024.
Ada tiga pihak yang bersengketa dalam sidang ini. Pertama adalah pasangan AMIN dan Ganjar-Mahfud selaku pihak pemohon, KPU selaku pihak termohon, dan Prabowo-Gibran selaku pihak terkait.
(rzr/wis)