Jakarta, CNN Indonesia —
Mahkamah Konstitusi (MK) mengaku telah meminta Komisi Pemilihan Umum (KPU) menyerahkan bukti rekapitulasi berjenjang di tingkat kecamatan.
Wakil Ketua MK Saldi Isra menyatakan bukti-bukti itu akan menjadi pertimbangan MK untuk menjawab dalil pemohon dalam gugatan perselisihan hasil pemilihan umum (PHPU) presiden dan wakil presiden 2024.
“Kita sudah minta [rekapitulasi tingkat kecamatan], KPU menyerahkan semua bukti rekap di tingkat kecamatan. Nah, nanti kita akan lihat di situ,” kata Saldi di degung MK, Jakarta, Rabu (3/4).
ADVERTISEMENT
SCROLL TO CONTINUE WITH CONTENT
Pernyataan Saldi itu adalah jawaban atas permintaan dari tim Ganjar-Mahfud dalam sidang PHPU dengan agenda mendengarkan saksi dan ahli dari KPU. Mereka ingin data rekapitulasi dibuka.
Kuasa hukum Ganjar-Mahfud, Todung Mulya Lubis awalnya meminta adanya konfrontasi penghitungan manual dengan kontroversi Sirekap.
“Tentu dia punya data, Saudara saksi juga punya data untuk menjelaskan itu, tapi bagaimana menjelaskan ini kalau kita tidak bisa melakukan audit,” kata Todung.
Menurut Todung, MK harus melakukan konfrontasi terhadap KPU. Todung ingin melihat data mana yang benar.
“Makanya saya ingin mengajukan satu usulan kepada Majelis Hakim Yang Mulia, dengan perbedaan-perbedaan presentasi dan interpretasi yang dilakukan oleh masing-masing ahli dan saksi fakta, apakah tidak mungkin kepada mereka-mereka ini juga diberikan kesempatan untuk dikonfrontasi dalam satu pemeriksaan,” ujarnya.
Sebelumnya, Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud menggugat hasil Pilpres 2024 ke MK karena tidak terima dengan keputusan KPU memenangkan Prabowo-Gibran.
Dalam keputusan KPU, Prabowo-Gibran menang dengan perolehan 96.214.691 suara atau 58,6 persen suara sah nasional. Sementara itu, Anies-Muhaimin meraih 40.971.906 suara atau 24,9 persen suara sah nasional. Lalu Ganjar-Mahfud mendapatkan 27.040.878 suara atau 16,5 persen suara sah nasional.
Permohonan kedua kubu ini terdapat kesamaan yaitu menginginkan Gibran Rakabuming Raka didiskualifikasi dalam Pilpres 2024. Mereka sama-sama ingin pemungutan suara diulang tanpa keikutsertaan Prabowo-Gibran.
Mereka juga menilai Pemilu 2024 penuh dengan kecurangan dan intervensi dari Presiden Joko Widodo.
(yla/fra)